Hubungan bilateral Indonesia dengan Jerman

 Antara orang Jerman dan Indonesia terjalin sejarah yang panjang, sudah dimulai sejak abad ke-16 ketika para pedagang Jerman yang menumpang kapal-kapal Belanda maupun Portugis mendatangi wilayah yang dahulu dikenal dengan sebutan Hindia Timur. Selama masa penjajahan Belanda ribuan orang Jerman datang ke Indonesia, baik sebagai pegawai bagian administrasi di bawah Koloni Belanda, maupun sebagai insinyur, tenaga teknis serta tidak ketinggalan sebagai peneliti dan ilmuwan.

Industri Jerman telah ada sejak pertengahan abad ke-19 di Indonesia. Setelah tahun 1945 para pengusaha Jerman, tenaga ahli Jerman di bidang kerja sama pembangunan maupun bidang pendidikan dan penelitian, serta pertukaran akademis yang intensif melanjutkan hubungan Jerman dan Indonesia yang selama ini baik.

A. Hubungan bilateral antar kebudayaan

Perubahan situasi politik yang terjadi sejak tahun 1998, telah membawa Indonesia pada suatu perkembangan kebudayaan yang dinamis. Dalam hal mana Goethe-Institut Jakarta (yang memiliki cabang di kota pelajar Bandung) mempunyai peranan penting. Goethe Institut mengorganisir berbagai kegiatan dalam hampir segala bidang kebudayaan, apakah itu musik, film, pameran, tari ataupun teater. Proyek-proyek tersebut tidak terbatas hanya sebagai perantara kebudayaan Jerman, tetapi dengan ikut sertanya seniman dan seniwati Indonesia pada lokakarya dan semacamnya, terjalinlah suatu dialog yang hidup antar dua kebudayaan. Dalam lingkup yang lebih kecil Kedutaan Besar Jerman juga menyelenggarakan berbagai konser dan pameran.

Beberapa perkumpulan kebudayaan Jerman-Indonesia juga menyelenggarakan pameran dan proyek lainnya di Jerman dan di Indonesia. Cukup banyak seniman dan seniwati Jerman, yang terinspirasi oleh pesona Indonesia dan kemudian dituangkan dalam karya mereka. Mereka juga memiliki sanggar dan bengkel seni di sini. Mengikuti tradisi pelukis dan pemusik Walter Spies (1895 – 1942) banyak di antara para seniman Jerman yang menetap di Bali.

Satu unsur penting hubungan kebudaayan selanjutnya adalah kerja sama di bidang perguruan tinggi. Sejak tahun 1945 kira-kira 20.000 pelajar Indonesia melanjutkan studi mereka di Jerman. Antara banyak universitas Jerman dan Indonesia telah terjalin suatu kerja sama yang erat dalam bidang penelitian dan pengajaran. Pemerintah Republik Federal Jerman sangat berkeinginan, agar mahasiswa yang berkualifikasi dapat melanjutkan studi mereka di Jerman. Meskipun mendapat persaingan ketat dari universitas di kawasan Anglo-Saxon (negara berbahasa Inggris), sejak beberapa waktu yang lalu di Indonesia telah berhasil dicapai suatu perkembangan yang patut diperhatikan. Berkat usaha DAAD dan Kedutaan Besar Jerman jumlah orang Indonesia yang melanjutkan studi mereka di perguruan tinggi Jerman yang berjumlah 2.000 orang.

B. Hubungan ekonomi bilateral

Hubungan ekonomi antara Indonesia dan Jerman memiliki tradisi yang baik, cukup lama dan intensif. Jerman memiliki hubungan yang lebih tua dan lebih dalam ke Indonesia daripada ke negara-negara lainnya di Asia Timur atau Tenggara. Sejak abad ke 16 telah banyak saudagar, ilmuwan, dokter, misionaris, tentara dan pegawai dari Jerman yang tinggal di Indonesia. Kehadiran perekonomian Jerman di Indonesia sudah dimuali sejak abad ke 19 (Siemens 1855, Krupp 1876).

Perekonomian Republik Federal Jerman terintegrasi secara internasional, tidak seperti perekonomian dari sebagian besar negara lainnya yang tidak begitu terintegrasi ke dunia internasional. Pada saat ini perusahaan-perusahaan Jerman menghasilkan kira-kira sepertiga omset mereka melalui perdagangan dengan luar negeri – tendensinya naik. Masa depan lokasi bisnis Jerman dan banyak pabrik tergantung dari perdagangan luar negeri yang dinamis. Oleh karenanya persaingan bebas, pasar terbuka dan persyaratan yang mendukung perdagangan dan investasi sangat menentukan.

Demi tujuan tersebut Bagian Ekonomi Kedutaan dan Perkumpulan Ekonomi Indonesia-Jerman EKONID berusaha menjadi kontak person yang terpenting di Indonesia bagi para pelaku bisnis dari Jerman. Mereka juga mendapatkan dukungan dari koresponden Kantor Federal Ekonomi Luar Negeri (bfai) yang juga berkedudukan di Jakarta, seperti halnya Lembaga Kredit untuk Pembangunan Kembali (Kreditanstalt für Wiederaufbau – KfW).

 

 

C. Tujuan politik pembangunan Jerman

Tujuan politik pembangunan Jerman adalah untuk memperbaiki situasi kehidupan masyarakat, terutama masyarakat miskin, di negara-negara mitra kami.

Politik tersebut mengikuti cita-cita pembangunan global yang berkesinambungan, yang dimana generasi sekarang memiliki kemungkinan untuk berkembang, tanpa membatasi kesempatan generasi mendatang.

Pembangunan global yang berkesinambungan mensyaratkan tiga hal penting yang harus terpenuhi:

·           Pertumbuhan ekonomi yang produktif

·           Keadilan sosial dan

·           Ekologi yang berkesinambungan

Kerjasama pembangunan membantu penerapan ketiga tujuan ini di negara-negara mitra dengan pemberantasan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan pengembangan sektor privat dan perlindungan dasar kehidupan alam.

Tujuan pembangunan global yang berkesinambungan hanya akan tercapai, apabila reformasi dan penyesuaian struktur di negara-negara industri yang diperlukan terjadi di setiap level. Oleh karenanya usaha kami dalam (membentuk) kerjasama dengan mitra-mitra kami harus didukung oleh para politisi di dalam negeri. Ini merupakan hal yang terpenting yaitu mengenai kepercayaan dan juga pandangan masa depan politik pembangunan. Selain itu, reformasi dalam negeri di negara-negara industri memberikan ruang gerak finansial bagi kelanjutan bantuan luar negeri dalam jangka panjang.

Politik pembangunan merupakan tugas bersama yang memerlukan/mensyaratkan tujuan bersama. Politik tersebut membentuk kerangka bagi kerjasama dengan negara-negara mitra. Tujuan global tersebut ditetapkan dalam konferensi-konferensi internasional. Masyarakat internasional telah memformulasikan tujuan bersama mereka dalam puncak milenium di New York, dalam konferensi PBB di Monterrey tentang pembiayaan pembangunan dan dalam konferensi berkesinambungan di Johannesburg.

Republik Federal Jerman telah berkomitmen untuk andil secara aktiv dalam mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. Program Aksi 2015 lintas instansi merupakan instrumen sentral Pemerintah Jerman  dalam rangka memenuhi tugas-tugas tersebut. Program aksi tersebut berorientasi kepada tiga Tujuan utama  yaitu memerangi kemiskinan, mengamankan perdamaian, pelaksanaan globalisasi dengan adil. Penanggungjawab adalah Kementrian Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ).

 

D. Kerja sama pengembangan politik bersama Indonesia

Indonesia menjadi mitra penting bagi Jerman dalam kerjasama pengembangan politik. Jerman dengan kontribusinya sebesar 3 milyar euro merupakan mitra bilateral kedua terbesar setelah Jepang. Termasuk dalam jumlah ini adalah kontribusi bagi pengembangan gereja, yayasan-yayasan politik dan LSM (Organisasi Non-Pemerintah) lainnya.Melalui instrumen multilateral seperti PBB, Bank Dunia, ADB (Bank Pembangunan Asia) dan Dana Pembangunan Uni Eropa, Jerman juga membantu program-program pembangunan di Indonesia dalam jumlah yang cukup besar.

Kerjasama antara Indonesia dengan Jerman telah terbentuk sejak tahun limapuluhan. Aktivitas pendamping proses reformasi Indonesia terkonsentrasi dengan sangat baik sejak beberapa tahun ini di Provinsi Jawa Tengah, Yogyakarta serta NTB dan NTT dengan tingkat pembangunan yang lemah di Timur Indonesia.

Kerjasama Pembangunan dengan Indonesia terkonsentrasi pada tiga bidang utama berikut yang isinya telah ditetapkan dan disusun bersama-sama dengan mitra Indonesia. Naskah strategi utama (SSP) untuk setiap bidang yang telah disusun bersama membentuk kerangka konsep kerjasama:

·         Bidang kesehatan termasuk keluarga berencana dan pencegahan HIV/AIDS – titik pusat kerjasama pembangunan Indonesia-Jerman terletak pada perbaikan akses pelayanan kesehatan yang memadai termasuk dari segi pembiayaan bagi penduduk miskin;

·         Bidang reformasi perekonomian – kerjasama pembangunan Indonesia-Jerman terkonsentrasi pada dukungan perekonomian regional di wilayah-wilayah dengan struktur yang lemah dengan tujuan mencapai pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, penggunaan sumber alam yang berkesinambungan serta mendukung instrumen pembiayaan yang efektif;SSP bidang reformasi perekonomian.

Bidang transportasi – peningkatan mobilitas bagi penduduk berpendapatan rendah menjadi titik pusat kerjasama pembangunan Indonesia-Jerman, dimana kegiatannya dikonsentrasikan pada angkutan penumpang kapal laut dan angkutan penumpang jarak dekat.;SSP bidang transportasi

Dalam tema (pokok) desentralisasi, kerjasama pembangunan Indonesia-Jerman mendampingi proses desentralisasi yang luas di Indonesia, dimana pada tahun 2001 terjadi pelimpahan tanggung jawab atas perencanaan pembangunan, anggaran dan personil sekaligus dari pusat ke daerah. Untuk tema pokok ini juga telah disusun naskah strategi.

Yayasan-yayasan politik Jerman yang aktif di Indonesia (Yayasan Friedrich Ebert, Yayasan Friedrich Naumann, Yayasan Konrad Adenauer, Yayasan Hanns Seidel) serta PT. Pendidikan Kelanjutan dan Pengembangan Internasional non profit (InWEnt) dan Pusat Migrasi Internasional (CIM) juga memberikan kontribusi yang penting, terutama dalam tema-tema tersebut.

Saat ini terdapat sekitar 32 proyek kerjasama teknik (TZ) dan keuangan (FZ), dimana 36 tenaga ahli dipekerjakan untuk jangka waktu lama dan sekitar 160 tenaga ahli untuk jangka waktu pendek setiap tahunnya. Selain itu terdapat 24 tenaga ahli yang terintegrasi dan diperoleh dari Pusat Migrasi Internasional (CIM). Dengan sekitar 20 penugasan setiap tahun, SES membantu kualifikasi tenaga ahli dan pemimpin perusahaan kecil dan menengah di Indonesia.

Kerjasama personil dilaksanakan oleh PT. InWEnt non profit, Pendidikan Kelanjutan dan Pengembangan Internasional – yang lahir dari peleburan Carl Duisberg Gesellschaft (CDG) dan Yayasan Jerman bagi Pembangunan Internasional (DSE) – dengan mengutamakan program yang berorientasi ke praktek. Penawaran program yang berguna untuk meningkatkan kualifikasi bekerja ini diikuti oleh sekitar 700 peserta dari Indonesia setiap tahunnya.

Proyek skala mikro Kedutaan Besar Jerman di Indonesia

Setiap tahun disediakan dana kepada Kedutaan Jerman Jakarta untuk pelaksanaan proyek-proyek berskala mikro di Indonesia. Kegiatan ini ditujukan untuk terutama memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin dan sangat miskin. Proyek yang dapat dibantu adalah proyek yang dilaksanakan oleh pihak Indonesia (LSM, gereja, komunitas desa) dengan jumlah bantuan hingga 8.000 Euro.

2. Kerjasama Indonesia – Australia

Dari hasil kerjasama dengan Australia ini telah dicapai kesepakatan dan beberapa kerjasama yang cukup menguntungkan kedua belah pihak terutama di sector peternakan.

Kerjasama bilateral Indonesia – Australia di bidang Pertanian khususnya sector peternakan telah berlangsung dalam waktu yang lama. Australia telah membantu Indonesia lebih dari 20 tahun untuk memberantas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), dan kini Indonesia termasuk negara yang bebas PMK dan diakui secara internasional. Australia juga telah membantu Indonesia membangun Balai Penelitian Peternakan di Ciawi – Bogor.

Kerjasama di bidang pertanian antara Indonesia dan Australia diwadahi dalam suatu Working Group yaitu WGAFC.  Pada pelaksanaan Sidang WGAFC XI di Melbourne, Ketua WGAFC Australia dipimpin Dr. Paul Morris, Executive Manager of Market Access and Biosecurity-AFFA, sedangkan Ketua WGAFC XI Indonesia adalah Dr. Delima Hasri Azahari.  Struktur organisasi WGAFC terdiri dari 4 Task Force yaitu (1) Task Force on Crops and Plant Products, (2) Task Force on Agribusiness and Support System, (3)  Task Force on Livestock and Animal Products, (4) Quarantine Consultation.

Beberapa kesepakatan dalam pertemuan WGAFC XI tanggal 3 – 5 Maret 2005 di Melbourne tersebut adalah sebagai berikut  :

1.   Investment opportunities in Indonesian Food and Agriculture Sector

Bayiss Associates Pty Ltd telah melakukan analisis dan menyampaikan informasi bahwa beberapa sektor yang berpeluang  dan perlu dilihat serta dipertimbangkan oleh pengusaha-pengusaha Australia diantaranya dalam: pengolahan keju, pengolahan sapi, pengembangan usaha roti, pengolahan dan pengepakan.

2.    Post Tsunami Reconstruction

Australia melalui ACIAR (Dr. John Skerritt) menginformasikan bahwa pemerintah Australia telah memberikan bantuan kemanusiaan diantaranya : kesehatan dan sanitasi air; koordinasi dan jasa pendukung; produk-produk makanan  berkisar $ 33 juta. Hal ini ditegaskan pula dalam pernyataan Perdana Menteri  Howard, bantuan Australia sebesar $ 1 milyar melalui Australia Indonesia Partnership for Reconstruction and Development (AIPRD).  Bantuan yang diberikan berupa hibah sebesar $ 500 juta dan loan jangka panjang sebesar $ 500 juta. Fokus bantuan dalam proyek pengembangan ekonomi dan sosial .

3.  Task Force on Crops and Plant Products:

1. Proyek yang disepakati diantaranya adalah : the Efficiency of the Indonesian Vegetable Supply Chain (pihak Indonesia mengharapkan pendanaan dapat diarahkan kepada ACIAR, sementara pihak Australia masih melihat kemungkinannya  dari Victorian Government, ACIAR atau DAFF); Revitalisation of the potato seed project (sumber pendanaan dari pemerintah Western Australia); New project proposal for the cotton, mango, sugar and cashew nut industries (akan didiskusikan lebih lanjut oleh kedua belah pihak melalui Ketua Task Force masing-masing).
2. A Fresh project proposal on a horticultural centre of information (akan diperbaiki dan dikomunikasikan lebih lanjut oleh ketua TF masing-masing).

4.   Task Force on Agribusiness Support System:

Sebagai follow-up dari kesepakatan Joint Meeting WGTII dan WGAFC telah dilakukan survey dan penelitian oleh Bayiss Associates Pty Ltd Investment Opportunities in the Indonesian Food and Agriculture Sector direncanakan akan dipublikasikan, namun dalam pertemuan Task Force ini telah dibahas dan diputuskan untuk lebih disempurnakan oleh DAFF dan akan dikomunikasikan antara Ketua Task Force masing-masing.

5.       Task Force on Livestock and Animal Products

• Disepakati pula untuk mengkomunikasikan lebih lanjut dalam setahun ini dalam melaksanakan: pelatihan bagi pegawai pemerintahan Indonesia dalam bidang management and business planning; joint investasi dalam industri penyamakan kulit di Indonesia, peluang investasi dalam industri susu di Indonesia, realisasi dari peluang ekspor pakan ternak ke Australia dan kerjasama dengan Universitas Murdoch.
• Isu pihak Indonesia tentang memberikan batasan berat sapi hidup yang akan diekspor ke Indonesia guna melindungi para peternak lokal, pihak Australia perlu klarifikasi lebih lanjut.

6.    Quarantine Consultation

1. Australia akan menyediakan overview untuk kegiatan-kegiatan dari capacity building, termasuk SPS Capacity Building Program dan PRA workshops yang ditanggung DAFF. Pihak Indonesia sangat mendukung pelaksanaan whokshop dimaksud dan akan lebih bagus lagi PRA seminar akan dilaksanakan di Jakarta.
2. Isu-isu yang diangkat dalam pertemuan Tripartite (Indonesia – Australia – PNG) dan Bilateral (Indonesia – Australia) bidang Perkarantinaan dan Kesehatan Hewan dan Tumbuhan, Pebruari 2005 di Canberra – Australia
3. Pembatasan usia ekspor sapi hidup ke Indonesia, pihak Indonesia mengusulkan sebaiknya mengadakan komunikasi yang intensif dengan institusi terkait dalam hal ini Ditjen Peternakan.
4. Penyelundupan Daging, disepakati kedua belah pihak bahwa untuk menanggulangi penyelundupan daging ke Indonesia ini perlu lebih meningkatkan kerjasama melalui tukar menukar informasi dalam pengiriman daging termasuk pengapalannya.
5. Kegiatan survey-survey pest and disease, selama ini dilakukan oleh Northern Australia Quarantine Strategy (NAQS) dari pihak Australia termasuk dalam penanganan Avian Influenza (Flu Burung), pihak Indonesia mengusulkan agar kegiatan tersebut juga mencakup penyakit mulut dan kuku di batas-batas wilayah.
6. Operasi Perbatasan, disepakati antara pihak Indonesia, Australia, Papua New Guinea dan Timor Leste untuk mendirikan Joint Study Team untuk meneliti infrastruktur dan fasilitas karantina yang diperlukan di perbatasan Timor Leste dan Papua New Guinea.
7. ISPM 15 (Pengemasan kayu), Indonesia telah memulai mengimplementasikan ISPM 15 (pengemasan kayu) dan berusaha menambah jumlah perusahaan yang memenuhi syarat/berakreditasi dalam hal ini, sedangkan Australia memberikan pandangannya mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pengemasan kayu.
8. Bencana Tsunami telah menghancurkan sejumlah fasilitas karantina dan laboratorium, pihak Indonesia mengusulkan adanya bantuan pihak Australia pada area bencana merupakan bagian dari usaha untuk pembangunan kembali NAD dan Sumut.
9. Pertemuan ASEAN untuk Fruit Flies, Indonesia mengharapkan konfirmasi perkembangan lebih lanjut terkait dengan fruit flies project. Pihak Australia bersedia akan memberikan informasi project dimaksud.

3. Indonesia – Suriname

Pada bulan Juli 1991 telah berkunjung rombongan Menteri Sosial, Tenaga Kerja dan Perumahan Rakyat Suriname kepada Menteri Pertanian RI, pokok pembicaraan mengenai kemungkinan diadakan kerjasama 2 negara di bidang pertanian. Pada kesempatan tersebut Bapak Menteri Pertanian RI memberikan bibit bawang putih varietas Tawang Mangu Baru dan bawang merah varietas Bima Tegal dengan berat masing-masing 5,5 kg untuk dicoba di Suriname.

Pada bulan Juni 1993 telah berkunjung tim inventarisasi industri kelapa sawit dan gula Indonesia ke Suriname dan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk industri kelapa sawit Pemerintah Indonesia dapat membantu Pemerintah Suriname dengan mengirimkan 1 (satu) orang tenaga ahli agronomi dan 1 (satu) orang tenaga ahli di bidang teknik pengolahan kelapa sawit dari swasta selama 6-12 bulan.
2. Di bidang industri gula, PT Barata Indonesia telah bersedia mengirimkan tenaga ahlinya untuk merehabilitasi pabrik gula di Suriname.
3. Pemerintah RI mengundang teknisi Suriname di bidang industri gula dan kelapa sawit untuk mengikuti program magang selama 1-2 bulan di PT Perkebunan terkait.
4. Untuk pelaksanaan kerjasama tersebut Pemerintah RI bersedia menyediakan tenaga ahlinya, sedangkan pendanaannya disarankan untuk mencari pinjaman lunak dari negara donor misalnya anggota MEE dan Lembaga Keuangan Internasional (Bank Dunia, dll).

Pada bulan Mei 1994 rombongan Presiden Suriname telah melakukan kunjungan ke Indonesia. Pihak Suriname berkeinginan untuk mengimpor CPO (Crude Palm Oil) sebanyak 4000-6000 ton per tahun dari Indonesia dan membeli teh (raw material) untuk diolah di Suriname.  Pada bulan Juli 1944 sebagai tindak lanjut kunjungan Presiden Suriname ke Indonesia, rombongan pengusaha Indonesia telah berkunjung ke Suriname dalam rangka mengadakan orientasi/penjajakan kemungkinan mengadakan investasi dan kerjasama perdagangan dengan mitra dagang Suriname di bidang sumberdaya hutan, kelapa sawit, industri alat berat pertanian, dll. Pada bulan September 1997 Deptan memberikan informasi bahwa belum dipenuhinya permintaan bantuan kepada Suriname oleh pihak Indonesia disebabkan karena belum adanya kejelasan mengenai pembiayaan serta bentuk kerjasama yang diinginkan.

Kerjasama KTNB, sejak 1982/1983-1994/1995, Pemerintah Suriname telah memanfaatkan program KTNB Indonesia dengan mengirim 41 orang peserta untuk mengikuti berbagai program sesuai dengan kebutuhannya (bidang pertanian, penerangan dan hubungan masyarakat, pertambangan dan energi, pekerjaan umum, social, perdagangan dan perindustrian).  Tahun 1996 Pemerintah Suriname mengirim 4 orang petani untuk mengikuti program KTNB di bidang pertanian di daerah Jawa Barat.   Pada tanggal 10 Desember 1999 melalui surat dari KBRI di Suriname, Pemerintah Suriname meminta supaya dipertimbangkan untuk diikutsertakan dalam program magang petani Deptan dan program-program KTNB dan bidang lain.  Program pelatihan yang dapat ditawarkan kepada Pemerintah Suriname adalah: (1). Rice Production Technique Course. (2). Workshop Production Agriculture Extension Methodology.

Pada tanggal 15 Oktober 1997 telah ditandatangani MOU RI – Suriname di bidang pertanian di Jakarta.  Pada bulan Maret 1998 Dubes RI untuk Suriname dan Dubes Suriname untuk Indonesia telah mengadakan pertemuan guna menindaklanjuti MoU RI-Suriname di bidang kerjasama pertanian yang ditandatangani di Jakarta tanggal 15 Oktober 1997.  Beberapa pokok pembicaraan adalah sebagai berikut :

1. Guna merehabilitasi perkebunan kelapa sawit seluas 500 ha yang aktivitasnya terhenti sejak beberapa tahun lalu, Pemerintah Suriname membutuhkan tenaga ahli di bidang kelapa sawit,
2. Sebuah pabrik minyak kelapa sawit yang mengolah kopra di Distrik Coronie membutuhkan tenaga ahli di bidang pemrosesan kopra,
3. Patomaca, sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit seluas 2000 km yang sedang melakukan rehabilitasi kebunnya sejak 1992, membutuhkan tenaga ahli di bidang pemrosesan FFB (Fresh Fruit Bunches).

Tanggal 28 April-2 Mei 1999 KBRI Paramaribo telah turut serta dalam Pameran Pertanian “Agro 99”. KBRI merupakan satu-satunya perwakilan asing di Suriname yang mengikuti pameran tersebut. KBRI menampilkan buku-buku dan brosur-brosur yang berisi informasi mengenai pertanian seperti jamu, saos, kecap, bahan kosmetik, bumbu masak, rokok kretek, contoh kayu, dll.

Pada tanggal 22 April 2003 melalui KBRI di Suriname, Pemerintah Suriname mengharapkan bantuan Indonesia dalam hal:

1. Program pendidikan dan pelatihan untuk para petani padi serta pertukaran ahli
2. Pengembangan buah-buahan (exotic fruits) seperti rambutan, durian, mangga, duku, manggis, dll.
3. Bantuan tenaga ahli untuk merintis budi daya perikanan air tawar di kawasan Marienburg.

Hasil Sidang I Komisi Bersama RI-Suriname di Paramaribo tahun 2003:

1. Mengharapkan agar beberapa sub – sektor pertanian dapat dijadikan bidang kerjasama kedua negara dalam waktu dekat, juga perlunya kerjasama di bidang riset dan pengembangan beberapa komoditi seperti sektor padi, buah-buahan, pertanian organic, aquaculture, program pelatihan untuk petani padi, penelitian tanaman padi, pertukaran teknologi dan informasi di bidang tersebut. pengembangan buah-buahan (exotic fruits)
2. Delegasi Suriname juga mengharapkan agar MOU mengenai kerjasama di bidang pertanian yang akan berakhir pada tahun 2004 dapat diperpanjang untuk lima tahun lagi.
3. Pihak Suriname mengharapkan agar dapat lebih dikembangkan kerjasama teknik antara kedua negara termasuk kemungkinan Suriname kembali dimasukkan dalam program TCDC Indonesia. Pihak Suriname sangat mengharapkan pelaksanaan program kerjasama teknik tersebut dan telah mengusulkan program-program pelatihan antara lain di bidang pertanian, perikanan, mekanik, otomotif, kesehatan, pertambangan, program pelatihan dalam rangka pemberdayaan peran perempuan dan lain-lain. Indonesia pada dasarnya menyambut baik berbagai usulan program kerjasama tersebut dan hal ini akan dibahas lebih lanjut dengan instansi-instansi terkait di Indonesia.

Sidang II Komisi Bersama Indonesia – Suriname diselenggarakan tanggal 22 November 2004 di Yogyakarta dengan hasil kesepakatan sebagai berikut :

1. Perlunya memperpanjang kesepakatan yang telah dituangkan oleh kedua belah pihak dalam Memorandum of Understanding (MOU) yang akan berakhir tahun 2004 serta dipertimbangkan untuk memisahkan sektor perikanan dalam MOU tersendiri.
2. Pihak Suriname mengharapkan bantuan teknik berupa tenaga ahli Indonesia khususnya untuk komoditi beras dan rambutan dengan dilengkapi proposal untuk kedua komoditi tersebut.  Pihak Suriname akan menanggung seluruh biaya akomodasi dan konsumsi selama tenaga ahli dimaksud bertugas di Suriname, sedangkan biaya ticket internasional (Jakarta – Paramaribo pp) diharapkan dapat dibiayai oleh Pemerintah RI.  Dalam sidang disepakati akan dijajaki kemungkinan bantuan pembiayaan dari negara/lembaga donor untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama kedua negara.

4. Indonesia – Gambia

Dalam rangka kerjasama Selatan-selatan, Indonesia sejak dinyatakan sebagai negara yang berhasil dalam berswasembada pangan pada awal tahun 1982, telah memberikan bantuan pertanian kepada 28 negara yang sedang berkembang diantaranya 15 negara di Afrika termasuk Gambia untuk membantu meningkatkan sektor pertanian rakyat antara lain dengan mengirim para petani dan pejabat negara-negara Afrika tersebut untuk dilatih di Indonesia.

Pada tahun 1996, Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan FAO membangun 2 pusat pelatihan pertanian (Agriculture Rural Farmers Training Centre /ARFTC), masing-masing di Jenoi, Gambia untuk wilayah Afrika Barat dan di Tanzania untuk wilayah Afrika Timur.  ARFTC Jenoi, Gambia yang dioperasikan sejak tahun 1998 telah melatih sebanyak lebih dari 1500 petani Gambia dan diantaranya sekitar 60 orang petani dari 6 negara Afrika Barat (Senegal, Mali, Niger, Sierra Leone, Guinea Bissau, Guinea Conakry).  Bantuan Pemerintah Indonesia kepada Gambia tersebut seluruhnya mencapai US$ 1, 4 juta yang direalisasikan dalam beberapa tahap sejak tahun 1996 dan bantuan tersebut  berakhir bulan Desember 2003.  Pada Bulan September 2003 Tim Evaluasi Pertanian dari Indonesia telah mengunjungi kedua pusat pelatihan ARFTC di Jenoi Gambia dan di Dar Es Salaam Tanzania dan hasilnya ARFTC Jenoi Gambia dinyatakan sebagai Pusat Pelatihan Pertanian yang terbaik.  Pusat Pelatihan ARFTC dinilai sangat bermanfaat dan para petani yang telah dilatih di Pusat tersebut telah mengembangkan dan menerapkan pengetahuannya di lapangan dan hasilnya menunjukkan produksi pertanian mereka meningkat 2 sampai 3 kali lipat dari sebelumnya.

Menteri Pertanian RI telah memutuskan memberikan bantuan berupa 4 unit Hand tractors (power tiller), 400 buah cangkul dan 400 buah sabit. Bantuan ini dianggarkan dalam DIP TA 2004 dan telah disampaikan kepada Gambia pada tahun 2004 dengan bantuan transportasinya berasal dari FAO.

5. Indonesia – Tanzania

Tanzania telah aktif turut serta dalam program KTNB yang dise­lenggarakan Indonesia sejak tahun 1982. Sampai dengan program tahun 1995/1996 sudah tercatat 177 warga negara Tanzania yang mengikuti program KTNB.  Program magang bagi petani Tanzania sejak tahun 1990 – 1998 sebanyak 4 angkatan (28 orang petani dan 5 penyuluh peranian) ; Program pelatihan bagi pejabat pertanian Tanzania pada tahun 1995 sebanyak 2 orang (1 orang untuk Program Field Workshop on Agriculture Extension dan 1 orang untuk Rice Production Technique Course).

Departemen Pertanian RI telah melaksanakan beberapa kerjasama teknik di bidang pertanian diantaranya adalah program magang bagi petani Tanzania, Program pelatihan bagi pejabat pertanian Tanzania, mendirikan Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S) atau Farmers Agriculture and Rural Training Center (FARTC), serta pengiriman tenaga ahli pertanian Indonesia ke Tanzania.  Pendirian FARTC di desa Mkido-Morogoro-Tanzania merupakan kerjasama Pemerintah RI dengan Pemerintah Jepang serta FAO Representative di Dar Es Salaam yang bertujuan untuk memfasilitasi para petani Alumni Program Magang di Indonesia sehingga diharapkan dapat memberikan/ menyebarluaskan pengalaman yang diperoleh selama mengikuti program magang di Indonesia.

Bangunan FARTC (gedung serba guna), pengadaan kendaraan dan motor serta sarana diklat dan bantuan pompa air senilai US$ 155,000 merupakan sumbangan dari masyarakat petani Indonesia dimana penyalurannya dilakukan melalui dana abadi petani Indonesia yang disimpan oleh FAO Roma.  Pembangunan FARTC merupakan inisiatif Indonesia sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan produksi pangan di Tanzania melalui pertanian.  Dengan bantuan ini telah menunjukkan hasil yang cukup berarti yaitu hasil gabah telah meningkat dari sebelumnya 3,8 ton/ha menjadi 6 ton/ha.

Pengiriman Tenaga Ahli :

1. Tahun 1995 telah dikirimkan 3 orang Tim Tenaga Ahli Indonesia ke Tanzania yang terdiri dari 1 (satu) orang peneliti, 1 (satu) orang penyuluh, dan 1 (satu) orang petani.
2. Tahun 1998 telah dikirimkan 3 orang tim teknis (1 orang petani, 1 orang Teknisi Mekanisasi, dan 1 orang penyuluh) ke Zanzibar dan 2 orang Tim teknis (Penyuluh Pertanian Senior / PPS) ke Tanzania. Pengiriman ke Zanzibar bertujuan untuk membantu petani Zanzibar dengan melakukan Dem-farm padi di desa Cheju, Zanzibar.  Sedangkan yang ke Tanzania bertujuan untuk membantu kegiatan Agricultural Training Centre di FATRC di Desa Mkindo-Morogoro, Tanzania dengan bantuan dana dari TCP-FAO Roma.
3. Tenaga ahli Indonesia ke KATC (Kalimanjaro Agricultural Training Centre) dalam proyek pelatihan dan pemanfaatan hewan (kerbau) di lahan pertanian.Kerjasama ini dilaksanakan dengan konsep Tripartite Financing Management dan Triangle Co-operation. Pengiriman  pertama  adalah seorang expert dari petani pada bulan Oktober – Desember 1997, sedangkan pada tahap berikutnya adalah 2 orang tenaga ahli pertanian pada bulan Februari–April 1999.

Selain dari pengiriman tenaga ahli, pemerintah Indonesia juga telah memberikan bantuan peralatan mesin pertanian berupa hand tractor sebanyak 2 (dua) buah yang merupakan realisasi kerjasama bilateral kedua negara di bidang pertanian lainnya.

6. Indonesia – Madagaskar

Kerjasama dengan Pemerintah Madagaskar di bidang petanian belum terlaksana secara kontinyu, tetapi berdasarkan permintaan Pemerintah Madagaskar Pemerintah Indonesia telah 2 kali mengirimkan tenaga ahli Pertanian melalui Pola kerjasama Tripartit Indonesia – Jepang (JICA) – Madagaskar. Tahun 2002 – 2003 2 (dua) orang tenaga ahli pertanian dan tahun 2004 – 2005 2 (dua) orang tenaga ahli pertanian Indonesia yaitu di bidang Rice Cultivation dan Agriculture Machinary yang ditempatkan di daerah Ambatondrazaka.

Madagaskar sangat membutuhkan bantuan Indonesia terutama di bidang pertanian dan mengharapkan keahlian dan kemajuan pertanian di Indonesia dapat ditransfer ke Madagaskar,  Madagaskar juga mengharapkan Indonesia untuk dapat mempertimbangkan kembali membeli cengkeh Madagaskar  dan Madagaskar akan menawarkan harga khusus.

7. Indonesia – Fiji

Pemerintah Fiji mengharapkan bantuan dari Pemerintah Indonesia untuk bidang pertanian. Permintaan bantuan pertanian diajukan oleh PM Fiji, Laisenia Qarase kepada Presiden RI dalam pertemuan di KTT Johannesburg tahun 2002.   Kunjungan Tim Deptan untuk persiapan pemberian bantuan sudah dilaksanakan pada tanggal 21 – 22 Desember 2003 di wilayah Dreketi Fiji Utara, kunjungan ini untuk meninjau kondisi fisik lahan pertanian, sarana pengairan, benih padi, jenis pupuk, dan sarana yang digunakan, serta pusat pelatihan yang akan digunakan untuk proyek percontohan dimaksud.

Pada tanggal 27 – 29 April 2004 Menteri Pertanian mengadakan kunjungan ke Fiji dalam rangka mewakili Presiden RI untuk menyerahkan bantuan kepada Pemerintah Fiji untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara.  Pada tanggal 28 April 2004, bantuan tersebut telah diserahkan berupa 10 (sepuluh) traktor tangan dan penempatan tiga penyuluh pertanian. Penyerahan bantuan ini ditandai dengan penandatanganan nota penyerahan bantuan yang dilakukan oleh Dubes RI untuk Fiji, Albert Matondang dan Sekjen Kementrian Pertanian Fiji, Luke Ratuvuki.  Bantuan diserahkan secara langsung oleh Menteri Pertanian RI, Dr. Bungaran Saragih kepada wakil Pemerintah Fiji, Mr. Luke Ratuvuki.  Bantuan ini merupakan wujud kerjasama Selatan-Selatan Indonesia, yang sebelumnya banyak dilakukan dengan negara-negara di Afrika.  Selain itu juga menyadari bahwa Indonesia adalah bagian dari kawasan Pasifik, maka Indonesia ingin meningkatkan kerjasama dengan negara-negara di kawasan ini dan Fiji menjadi negara pertama penerima bantuan, dan akan disusul dengan negara-negara Pasifik lainnya.

Pada kunjungan kerja ini juga dilakukan pertemuan dengan Menteri Petanian Fiji Mr Jonetani Galuinadi dan jajarannya, serta Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri Mr. Kaliopate Tavola.  Pembicaraan diarahkan pada berbagai peluang yang dapat dikembangkan sebagai sesama negara kepulauan dan tropis serta berkembang yang memiliki kesamaan masalah dan peluang yang dapat saling menguatkan atau komplementer.  Peluang perdagangan dan investasi di bidang pertanian antara lain terbuka kemungkinan pemasaran gula dari Fiji ke Indonesia, sementara dari Indonesia berpeluang meningkatkan ekspor produk olahan makanan, peralatan rumah tangga, minyak kelapa sawit, mesin pertanian, perkapalan, serta kendaraan rakitan Toyota kijang.  Selain itu juga dibicarakan kemungkinan membuka jalur penerbangan langsung Denpasar – Nadi untuk meningkatkan arus perdagangan dan pariwisata antar kedua negara.

Menteri Pertanian RI juga mengusulkan perlunya mempererat kerjasama dalam memperjuangkan kepentingan negara berkembang di forum WTO khususnya menyangkut Strategic Special Product di bidang pertanian, yang memerlukan perlakuan tersendiri demi mengamankan kepentingan negara berkembang.  Menlu Tavola mendukung penuh saran tersebut dan akan memerintahkan Duta Besar Fiji di Jenewa untuk menggalang kerjasama dengan Watapri di Jenewa.  Selain itu Menlu Tavola mengulangi arti pentingnya Indonesia di dalam mensukseskan kebijakan menoleh ke Utara, dan karena itu menyambut hangat pembukaan KBRI di Suva.  Sebagai imbalannya Fiji sudah mengajukan pencalonan Dubes Fiji untuk Jakarta berkedudukan di Kuala Lumpur yang merupakan langkah pertama karena Fiji bermaksud membuka perwakilannya di Jakarta di masa mendatang.

Peluang kerjasama di bidang pertanian disepakati untuk mengkaji peningkatan kapasitas, penelitian dan alih teknologi, pengelolaan daerah aliran sungai dan system irigasi serta kerjasama di bidang karantina pertanian.  Secara khusus Menteri Pertanian Fiji menyampaikan harapan untuk mendapatkan penambahan pelatihan pertanian bagi pejabat Fiji di Indonesia.

Tanggal 22 Oktober 2004, bertempat di Training Center Pertanian Dreketi – Fiji  telah dilakukan acara penutupan pelatihan pertanian yang dilaksanakan selama 3 bulan oleh para tenaga ahli (peneliti dan penyuluh) asal Indonesia dengan hasil yang sangat memuaskan. Acara penutupan ini mendapat sambutan yang sangat luas dari masyarakat setempat dan diliput oleh media cetak dan elektronik nasional, juga dilakukan kunjungan lapangan ke area percontohan tanam. Menteri Pertanian Fiji terkejut ketika melihat begitu banyaknya bulir-bulir padi yang dihasilkan pada setiap batangnya padahal bibit yang digunakan adalah bibit varietas lokal karena bibit asal Indonesia masih dalam karantina. Pada kesempatan tersebut juga diberitahukan bahwa para petani juga diajarkan sistem tanam baru yang dikenal di Indonesia sebagai sistem Legowo.

Pada tanggal 29 Desember 2004 – 1 Januari 2005 Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian, DR. Soedijanto Padmowihardjo telah melakukan kunjungan ke Fiji dengan hasil antara lain sbb:

(1)    Hasil pelatihan Expert dari Indonesia di Fiji untuk budidaya padi sangat memberikan manfaat dan sudah berhasil meningkatkan produksi sebanyak 30 % dengan benih local Fiji (semula 3 ton/ha menjadi 3,9 ton/ha dengan menggunakan Sistem Legowo).  Sedangkan benih unggul asal Indonesia (Varietas IR64, Situ Bagendit dan Ciherang) yang ditanam mampu menghasilkan minimal dua kali lipat dari benih local.  Untuk itu Pemerintah Fiji mengharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui penggunaan benih unggul asal Indonesia dan juga penggunaan alat-alat pertanian seperti yang telah diberikan oleh Pemerintah Indonesia.

(2)     Pihak Fiji (petani, petugas, pengusaha, pejabat) mengharapkan kerjasama ini diteruskan dan cakupannya diperluas yaitu bukan hanya untuk tanaman padi tetapi untuk tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, obat-obatan.  Tidak hanya menyangkut masalah agronomi, tetapi juga masalah pengolahan makanan, teknologi pasca panen, irigasi, pengendalian hama dan penyakit, teknologi informasi dan komunikasi, mekanisasi, small mobile rice milling unit, dan karantina.  Kerjasama ini memerlukan adanya dukungan fihak ketiga yang mau menyediakan dana, sehingga terjadi kerjasama trilateral, misalnya dari JICA, FAO, atau AUSAID.

(3)     Alat-alat pertanian (traktor tangan dan sabit) yang telah disumbangkan Pemerintah RI kepada petani Fiji sangat berguna dan membantu petani setempat.  Para petani Fiji telah menyampaikan minatnya untuk membeli secara komersial traktor tangan Quick G-1000 dan juga alat pemanen padi (reapers).

(4)  Pemerintah Fiji mengusulkan untuk membentuk Bilateral Quarantine Agreement (BQA) agar di masa mendatang kedua negara dapat saling memperdagangkan/menukar produk pertanian, ternak dan turunannya.  Standar karantina yang digunakan di Fiji adalah standar karantina model Australia.

(5)      Dalam kunjungan Menteri Pertanian, Gula dan Land Resettlement  Fiji ke Indonesia tentative agenda diusulkan sebagai berikut :

• Menandatangani MOU follow up kerjasama (setingkat Menteri)
• Menandatangani BQA (by letter Quarantine Agreement) : setingkat Direktur Jenderal
• Menyusun JAC (Joint Agriculture Cooperation) : setingkat Dirjen atau Direktur.  Bidang yang diminati adalah : Irrigasi, Agronomi (padi, hortikultura, secondary crops, spice crops seperti vanili, jahe, lada hitam), alat dan mesin pertanian, teknologi pasca panen, teknologi pangan dan ICT (information Communication Technology).

Bantuan Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Fiji tahun 2004 membuka peluang untuk menjual produk pertanian Indonesia ke Fiji di masa mendatang.

Pada tanggal 10 Pebruari 2005 telah dilakukan pertemuan segitiga antara Kementerian Pertanian Fiji (dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian Fiji, Mr. Ilaitia Bulidiri Tuisese), Kepala JICA (Mr. Ikeshiro Tadashi), dan Dubes RI untuk Fiji serta Sekretaris III Bidang Ekonomi KBRI Suva. Dalam pertemuan ini dilakukan pembicaraan tahap awal mengenai gagasan agar JICA dapat menjadi penyandang dana program pelatihan pertanian yang akan diberikan oleh para ahli Indonesia karena sejak ditutupnya pelatihan pertanian di Fiji, banyak para petani setempat yang berharap akan kelanjutan dari proyek ini.

Pada tanggal 1 – 7 Mei 2005 Menteri Pertanian, Gula, dan Pertanahan Fiji, HE Mr. Ilaitia Bulidiri Tuisese mengadakan kunjungan kerja ke Indonesia  disertai dua pejabat yaitu :  Mr. Luke V. Ratuvuki (Chief Executive Officer for Agriculture, Sugar, and Land Resettlement) dan Mr. Viliame Gucake (Acting Principal Economic Planning Officer) Acara dengan  Menteri Pertanian RI  pada tgl. 2 Mei 2005 di Deptan :

• Courtesy Call dilanjutkan Pertemuan Bilateral.
• Presentasi  Kerjasama Trilateral (RI-Fiji-Jepang/JICA) oleh Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian.
• Presentasi Kerjasama Perkarantinaan oleh pihak Fiji.
• Presentasi mengenai Sugar Export Mechanism oleh Ketua DGI
• Penandatanganan MOU Kerjasama Pertanian oleh kedua Menteri.
• Speech oleh Menteri Pertanian RI dan Return Speech oleh Menteri Pertanian Fiji.

Tanggal 3 – 7 Mei 2005 dilanjutkan dengan mengunjungi Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali, untuk meninjau sentra kerajinan tangan berbahan kayu, perusahaan alsintan dan subak.  Selama berada di Indonesia, Tamu didampingi oleh Pejabat Eselon II dari Ditjen BSP dan Badan SDM Pertanian.

Pada bulan Agustus 2005 ada informasi bahwa tanaman padi di Dreketi terserang jamur dan media massa menyatakan bahwa jamur tersebut dari Indonesia namun Pihak Pertanian Fiji membantah bahwa jamur tersebut sudah ada di Fiji sejak tahun 1970an. Fiji tetap berkeinginan untuk melanjutkan kerjasama di bidang pertanian dan menyatakan keinginannya untuk membeli alat dan mesin seperti kapal keruk dan traktor tangan dari Indonesia.

8. Indonesia – Papua New Guinea

Di bidang kerjasama teknik, PNG selama ini telah memanfaatkan dan mengikuti secara aktif program-program “Kerjasama Teknik antara Negara Berkembang (KTNB)” Indonesia. Program-program KTNB yang diikuti adalah di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, pembangunan desa, pekerjaan umum dan koperasi. Pemerintah PNG menghargai bantuan yang telah diberikan Pemerintah Indonesia di bidang ini.  Untuk mengembangkan sumberdaya manusia di masa yang akan datang, Pemerintah PNG juga mengharapkan agar latihan yang diberikan selama ini terus dapat dilanjutkan terutama di bidang pertanian.

Pada dasarnya kerjasama bilateral di bidang pertanian antara  Indonesia – Papua New Guinea belum dilakukan secara optimal. Dasar hubungan bilateral RI-PNG mengacu pada Basic Arrangement yang ditandatangani oleh kedua negara pada tahun 1990. Pertemuan bilateral I RI-PNG dilaksanakan pada tanggal 12-13 Februari 2001, di Jayapura, Irian Jaya, sebagai Review Basic Arrangement yang mengatur tentang masalah-masalah di perbatasan kedua negara tahun 1990, yang telah diperpanjang selama 1 (satu) tahun. Pada pertemuan tersebut telah dihasilkan kesepakatan-kesepakatan untuk perubahan/usul-usul kedua negara antara lain tentang pengaturan masalah-masalah pabean dan karantina.

Pada tanggal 16 Nopember s/d 2 Desember 1996 telah berkunjung ke Indonesia rombongan Mahasiswa dari Higlands Agricultural College, Mt. Hagen, Papua New Guinea yang berjumlah 50 orang.  Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka mempelajari dari dekat tentang perkembangan pertanian di Indonesia, khususnya bidang peternakan, perikanan, manajemen pelayanan penyuluhan, strategi pemasaran dan fasilitas-fasilitas pinjaman keuangan dalam menunjang pengembangan pertanian.

Pada tanggal 8 s/d 18 Juli 1996 telah berkunjung rombongan dari PNG yang terdiri dari petani dan asosiasi kelapa sawit.  Maksud kunjungan adalah dalam rangka : (a) Menambah pengetahuan/pengalaman para petani/ pejabat terkait tentang kemajuan-kemajuan di bidang “Processing dan Marketing” kelapa sawit di Indonesia, (b) Mengadakan pertemuan dengan para petani, tenaga ahli maupun para peneliti di pusat-pusat penelitian kelapa sawit,  (c) Mengadakan kunjungan ke lapangan (petani kelapa sawit) yang telah sukses mengembangkan perkebunan kelapa sawit, (d) Mengadakan tukar menukar informasi/pengalaman dengan sesama petani kelapa sawit di Indonesia. (e) Mengunjungi instansi terkait lainnya yang mempunyai kontribusi penting di dalam mengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Dalam rangka melakukan studi banding teknik pengembangan tanaman padi, Tim Studi Banding PNG meninjau dan belajar tentang sistim tanaman/ pertanian padi di Jayapura dan sekitarnya, pada tanggal 11-12 Maret 2000 telah berkunjung rombongan dari Gulf Province salah satu propinsi di PNG.  Rombongan terdiri dari para pejabat Pemerintahan, Ketua Kelompok Pertanian serta wakil dari para petani setempat.   Pelaksanaan kunjungan dimaksud diatur dan dikoordinir oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Irian Jaya.

Hasil pertemuan Sidang I Komisi Bersama RI – PNG di Port Moresby 4 – 6 Juni 2003 disepakati untuk membentuk Working Group Agriculture, Quarantine, Marine and Fisheries.  Departemen Pertanian diharapkan menjadi Focal Point untuk Working Group tersebut.  Sebagai anggota Working Group Dep. Kelautan dan Perikanan telah Menindaklanjuti kesepaktan pada Sidang I Komisi Bersama melalui pertemuan berskala internasional guna membahas masalah pulau-pulau kecil di perbatasan.  Pada saat ini sedang dipelajari kemungkinan pembuatan Kepres yang berkaitan dengan pulau-pulau kecil terluar.  Ditjen Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta Ditjen Perikanan Tangkap diusulkan untuk ikut berperan dalam hal ini.

Pada tanggal 28 – 30 Oktober 2003 telah dilaksanakan Sidang Perundingan Joint Border Committee (JBC) RI – PNG ke-22 di Madang, Papua New Guinea.  Hasil dari sidang tersebut yang berkaitan dengan bidang pertanian adalah :

1. Kedua belah pihak sepakat akan mebuka Pos Lintas Batas, apabila dimungkinkan akan dibuka pada bulan Juni 2004.  Hal ini didukung pihak PNG karena waktu pembukaan pos perbatasan pada bulan Juni 2004 bersamaan dengan waktu pelaksanaan Launching Cross-Border Vehicle Movements Arrangements.
2. Telah ditandatangani MoU on Collaborative Plant and Animal Health and Quarantine Activities between PNG and Indonesia.

Pengiriman tenaga ahli pertanian Indonesia, melalui kerjasama Tripartite Indonesia – PNG – Jepang, pada tanggal 27 Oktober 2003 – 24 Januari 2004 telah dikirimkan expert dari Indonesia dibidang Rice Cultivation untuk kegiatan Promotion of Smallholder Rice Production Development, dan telah dilaksanakan dengan baik, dan untuk saat ini telah dilakukan perpanjangan selama 1 tahun.

Dibidang pertukaran informasi, memenuhi permintaan pihak East Britain Provincial Administartion (ENBPA), PNG Indonesia telah menyampaikan informasi tentang processing kelapa sawit di Indonesia, sebagai berikut :

Historical Statistics (development, production, export, Indonesian consumption):

1. Structure of the Industry
2. Location of the Industry
3. Intended Expansion
4. Soils (most suitable)
5. Planting Material
6. Climate (rainfall, sunlight/solar radiation) most suitable
7. Transport Infrastructure
8. Social Infrastructure (schools, hospitals, community centers)
9. Production Models (eg. Nucleus Estate/Settlers)
10. Incentive to Develop.
11. What is meant by “plasma/tree crop transmigration program”

Pada tanggal 1 – 9 Maret 2004 telah diadakan kunjungan 4 (empat) orang pejabat Deptan PNG dengan dikoordinir oleh JICA yang akan mempelajari  bidang Rice Farmers, Group and Activities dalam rangka kerjasama teknik dengan Pemerintah Jepang (JICA).

Pada tanggal 24 – 26 Juni 2004 telah dilaksanakan Informal Bilateral Meeting RI – PNG di Jayapura.  DELRI dipimpin oleh Kepala Badan Karantina.  Agenda yang dibahas adalah  (1) Agribusiness and Trade Consultation dan (2) Sanitary and Phytosanitary Consultation.

Pada tanggal 6 – 13 Desember 2004 telah berkunjung 2 (dua) orang pejabat  Deptan PNG dan 2 (dua) orang petani PNG dan JICA bertindak sebagai fasilitator bermaksud untuk mempelajari Rice Farmers, Group and Activities terutama untuk dataran tinggi.

9. Indonesia – Vanuatu

Pada tanggal 19 – 21 Februari 2001 Dubes RI telah mengadakan kunjungan pamitan kepada sejumlah pejabat tinggi yang disertai juga oleh Delegasi Deptan dan 6 pengusaha.  Pada kesempatan tersebut dibahas mengenai kemungkinan impor ternak dan daging sapi dari Vanuatu serta tindak lanjut kemungkinan impor ternak dan daging sapi dari Vanuatu serta tindak lanjut kemungkinan ekspor barang produksi Indonesia ke Vanuatu. Kerjasama bilateral RI – Vanuatu di bidang peternakan, pada tanggal 19 Februari 2001 di Vanuatu telah ditandatangani kesepakatan bilateral dalam bentuk Record of Discussion antara Ditjen BP Peternakan dengan Ditjen Kementrian Pertanian, Karantina, Kehutanan dan Perikanan Republik Vanuatu.

Ekspor ternak sapi Vanuatu ke Indonesia telah berjalan 1 kali sebanyak 1750 ekor pada tahun 2002, dan pada tahun 2003 tidak ada impor.   Hal ini tidak terealisir karena hal-hal sebagai berikut:

1. Ternak sapi bibit bakalan tidak tersedia dalam jumlah yang cukup banyak untuk dikirim ke Indonesia secara kontinyu.
2. Pelabuhan untuk keperluan tersebut tidak memenuhi persyaratan antara lain jaraknya terlalu jauh
3. Kerjasama antar negara tadinya dimaksudkan untuk pendekatan politis yaitu melalui bisnis dengan feedlotter atau peternak sapi bakalan.

Pada tanggal 9 Maret 2004 Menteri Luar negeri Vanuatu H.E Moana Jacques Carcasses Kalosil dan rombongan (H.E Kalo Toara Daniel – Member of Parliament, Mr. Kalfau G. Kaloris – Director of the Department of Foreign Affairs, Mr. Nato Taiwia) serta didampingi Kepala Bidang Politik KBRI di Canberra mengadakan kunjungan kehormatan kepada Menteri Pertanian RI.  Hal-hal penting yang dibicarakan adalah:

1. Perlunya peningkatan kerjasama antara kedua negara khususnya di bidang pertanian, mengingat kerjasama kedua negara mempunyai dampak politis terutama terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kerjasama yang telah dirintis untuk komoditi peternakan perlu dilanjutkan kembali.
3. Bapak menteri Pertanian berkeinginan untuk berkunjung ke Vanuatu bersamaan dengan rencana kunjungan kerja ke Fiji yaitu dalam rangka menyerahkan secara resmi bantuan Pemerintah Indonesia sekaligus pembukaan pelatihan bidang pertanian.

Pada tanggal 29 April – 1 Mei 2004 Menteri Pertanian RI telah mengadakan kunjungan ke Vanuatu (dalam satu rangkaian kunjungan ke Fiji).    Misi utama Delegasi RI adalah meningkatkan kerjasama bilateral bidang pertanian sekaligus merupakan salah satu upaya mendukung kepentingan nasional dalam rangka mencegah potensi disintegrasi Irian Jaya/Papua dari wilayah NKRI oleh kelompok separatis yang cenderung menjadikan Vanuatu sebagai basis operasinya di Pasifik.  Disamping itu juga untuk memantau sejauh mana tekanan-tekanan partai oposisi untuk mempengaruhi perkembangan politik para pimpinan Pemerintah Vanuatu terhadap masalah Papua dan langkah kerjasama bilateral di berbagai bidang yang berpotensi untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua  negara. Beberapa hal lain yang dibicarakan pada kunjungan tersebut mencakup penjajakan untuk kerjasama di bidang perdagangan, pertanian, perikanan, perhubungan, koperasi dan pariwisata.

Pada kesempatan tersebut pemerintah Vanuatu telah menyampaikan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada Pemerintah RI atas sumbangan sebesar US$40.000,- sebagai tanda simpati atas musibah badai Ivy yang melanda Vanuatu pada akhir Februari 2004.  Mengingat badai tersebut juga telah merusak sekitar 40% lahan pertanian penduduk Vanuatu, untuk meringankan beban petani Vanuatu, Mentan RI telah pula menyampaikan ‘pledge’ kepada Pemerintah Vanuatu untuk memberikan bantuan berupa 5 perangkat hand tractors.  Bantuan 5 buah hand tractor sudah disediakan oleh Ditjen Bina Sarana Pertanian, namun berdasarkan saran dari Dep. Luar Negeri bantuan ditunda dahulu, karena kondisi politik di Vanuatu masih belum memungkinkan.

Rangkuman kerjasama bilateral sampai dengan 2005 untuk 19 negara di kawasan Amerika, Afrika, dan Pasifik secara rinci pada Tabel 3 berikut.

10. Kerjasama RI – Arab Saudi

Kunjungan Delegasi Bank Pertanian Saudi cabang Jeddah / 7-11 Pebruari 2005

Maksud daripada kunjungan tersebut adalah untuk menggali potensi kerjasama bilateral antara kedua negara di bidang peternakan, perkebunan dan perikanan serta juga melihat kemungkinan melakukan investasi di indonesia.

Pada tanggal 7 Pebruari 2005 kunjungan lapangan dilakukan ke peternakan skala menengah yaitu layer farm (peternakan ayam ras petelur) dan broiler farm (peternakan ayam ras pedaging) di Kabupaten Bogor.

Pada hari berikutnya delegasi berkesempatan mengunjungi perkebunan dan pabrik teh di Gunung Mas milik PT. Perkebunan Nusantara VIII untuk meninjau proses produksi teh dari pemetikan hingga pengepakan dan dilanjutkan kunjungan ke Taman Bunga Nusantara. Pada kunjungan ini delegasi bermaksud untuk mengadaptasi pola perkebunan rumah kaca yang dikelola untuk berbagai jenis tanaman terutama untuk jenis tanaman yang hidup didaerah tropis.

Pada hari terakhir kunjungan, dengan berkoordinasi dengan DKP, delegasi melakukan kunjungan ke Usaha Pembudidayaan Ikan Hias dan Usaha Pembudidayaan Ikan Lele di Parung, Jawa Barat. Setelah itu delegasi melanjutkan kunjungan ke Industri Kapal Ikan, PT. Prima Maritim Nusantara Nusantara di Gunung Putri, Jawa Barat. Pada kesempatan ini delegasi berminat dengan teknologi pembuatan kapal yang diterapkan yang dapat menghasilkan tiga kapal dalam satu hari dan berminat  pula untuk melakukan pembelian beberapa unit kapal.

Dari hasil kunjungan ini delegasi merangkum semua informasi yang telah diperoleh mengenai keinginan untuk mengimport atau melakukan invetasi dalam bentuk laporan dan menyampaikan ke Lembaga Pemerintah terkait untuk dapat ditindak lanjuti dan direalisasikan ke dalam suatu kerjasama bilateral dua negara.

11. Kerjasama RI – Qatar, Kuwait dan Arab Saudi

Kunjungan kerja Menteri Pertanian RI ke Qatar, Kuwait dan Saudi Arabia / 21-28 Mei 2005

Menteri Pertanian RI telah melakukan kunjungan kerja ke Qatar (21-22 Mei 2005), Kuwait (23-24 Mei 2005) dan Saudi Arabia (24-28 Mei 2005). Selain didampingi oleh beberapa pejabat dari lingkup Departemen Pertanian dan Departemen Luar Negeri, juga mengikutsertakan para pelaku usaha agribisnis diberbagai bidang. Dalam berbagai acara yang diadakan, Menteri Pertanian didampingi oleh Duta Besar RI dan Konsul Jenderal RI di masing-masing negara tersebut.

Kunjungan kerja tersebut membawa misi Pemerintah untuk peningkatan kerjasama dengan negara-negara di kawasan Timur-Tengah. Secara khusus tujuan kunjungan kerja tersebut sebagai langkah pendekatan secara langsung dalam rangka peningkatan hubungan kerjasama ekonomi dan teknis melalui sektor pertanian, yang selama ini belum banyak dilakukan. Bentuk kerjasama yang dipromosikan meliputi investasi atau usaha patungan terutama di Indonesia melalui kerangka kerjasama antar pihak swasta, peningkatan akses pasar komoditi pertanian Indonesia, serta membuka berbagai sumber pembiayaan untuk mendukung pembangunan infrastruktur pertanian Indonesia terutama melalui jalur pemerintah dan pembiayaan untuk mendukung kegiatan pelaku usaha agribisnis.

Dalam kunjungan kerja ke tiga negara tersebut, dilakukan pertemuan dengan Menteri yang membidangi pertanian, berbagai lembaga keuangan pemerintah maupun internasional, Forum Temu Bisnis yang difasilitasi pihak swasta dan KADIN. Disamping itu berlangsung pula pertemuan dengan masyarakat Indonesia di masing-masing KBRI, peninjauan pameran Internasional Riyadh-Food 2005 dan meninjau ke obyek pertanian di Qatar, Kuwait dan Saudi Arabia.

Dalam menjalankan tugas kunjungan kerja ini, Menteri Pertanian membawa pesan khusus Presiden RI yang ditujukan kepada Kepala Negara/Pemerintahan Qatar, Kuwait dan saudi Arabia yang berisikan dukungan dan perlunya peningkatan kerjasama disektor pertanian yang menjadi andalan pembangunan perekonomian di Indonesia. Khusus kepada Perdana Menteri Kuwait, Presiden RI mengharapkan dapat berkunjung ke Indonesia pada kesempatan rangkaian lawatannya ke Asia dalam waktu dekat.

12. Kerjasama Indonesia – Belanda

Working Group on Agriculture ke-10 Indonesia – Belanda, 16 Juni 2005

Merupakan tindak lanjut dari pertemuan ke-9 di Belanda. Pada pertemuan kali ini Indonesia kembali mengusulkan kembali 4 bentuk kerjasama yang berpeluang untuk memperoleh bantuan dari Pemerintah Belanda, yaitu : Support to the Merauke’s Rice Seed Institute; Request for Dutch Support to the center for Alleviation of Poverty through Secondary Crops/CAPSA; Improving the Control of Golden Potato Cyst Nematoda; Development of Horticultural Organic Farming.

Dalam kerangka kerjasama antar swasta melalui Program for Cooperation with Emerging Market (PSOM), pihak Belanda mengharapkan pelaku agribisnis Indonesia untuk lebih aktif dalam mencari partner bisnisnya di Belanda.

Berkaitan dengan masalah import bibit kentang dari Belanda, pihak Belanda memahami penjelasan Indonesia mengenai aturandan syarat impor bibit kentang ke Indonesia yang harus pula mengikuti peraturan perkarantinaan yang berlaku.

Menindaklanjuti proyek PBSI (Programme Bilateral Sammenwerken Indonesia)yang bertujuan untuk pengembangan capacity building penanganan masalah-masalah perdagangan internasional/WTO, pihak Belanda menyetujui untuk kelanjutan proyek tersebut dan mengharapkan Departemen Pertanian dan Departemen Perdagangan dapat membuat dan memformulasikan proposal baru untuk kegiatan tersebut.

13. Kerjasama RI – Belanda – Malaysia

Trilateral Meeting ke-3, Indonesia-Malaysia-Belanda / 15-17 Juni 2005

Pertemuan Trilateral Indonesia, Malaysia dan Belanda yang dibentuk tahun 2003 bertujuan untuk meningkatkan akses pasar produk-produk pertanian Indonesia dan Malaysia ke pasar Uni Eropa dengan bantuan Belanda termasuk bantuan teknis mengenai food safety.

Dalam tahap pertama, cakupan kerjasama trilateral tersebut disepakati untuk tiga komoditi yaitu Palm Oil, shrimps, sayuran dan buah tropis yang pada pertemuan ini dibentuk kedalan Working Group untuk masing-masing komoditi.

WG on Palm Oil

Usulan kerjasama yang dibahas dan memperoleh respon positif dari pihak Belanda adalah 4 proyek yaitu Study on Possible of Minerals Oil in Crude Palm oil in Malaysia; Establishment of MRLs for Pesticide Residues in Crude Palm Oil; Workshop on Food Safety Guidelines at Province Level; RSPO Satelite Office.

WG on Tropical Fruits and Vegetables

Pada pertemuan tersebut dilaporkan mengenai pengalaman yang diperoleh dari pertemuan Fruit Logistica, February 2005 tentang akses pasar untuk buah tropis dan sayuran bagi pasar Belanda dan Uni Eropa. Disampaikan pula tentang beberapa trend dan permintaan pasar bagi produk hortikultura di pasar Belanda dan Uni Eropa seperti permintaan kontak langsung, focus pada kekhasan produk, hubungan dan komunikasi langsung, promosi dan pendidikan orientasi konsumen.

WG on Shrimp

Pertemuan melaporkan kemajuan pelaksanaan proyek dan menyampaikan rencana kerja bidang shrimp termasuk Safe and  Sustainable Shrimp Farming at Farm Level; Mangrove Rehabilitation; Shrimp Farming in Aceh Policy and Practice.

14. Kerjasama RI – Mesir

Joint Commission Meeting ke-4, Indonesia – Mesir / 18-19 Juni 2005

Sidang yang berlangsung di Cairo menghasilkan beberapa kesepakatan yang dituangkan kedalam Agreed Minutes yang ditandatangani oleh masing-masing Ketua delegasi. Pada Sidang ini delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Perdagangan RI dan delegasi Mesir dipimpin oleh Menteri Kerjasama Internasional Mesir.

Bidang yang kerjasama yang disepakati pada Agreed Minutes tersebut adalah :

• Hubungan perdagangan
• Teknik dan ekonomi
• Industri
• Investasi
• Pariwisata
• Transportasi
• Bank Sentral
• Komunikasi, teknologi dan Informasi
• IPTEK
• Budaya, Pendidikan, Pemuda dan olah raga
• Kesehatan
• Pertanian

Khusus di bidang pertanian kedua negara menegaskan kembali pentingnya realisasi usulan kerjasama yang pernah disampaikan sebelumnya, dimana pihak Mesir mengusulkan i) peningkatan kerjasama bidang pertanian; ii) pertukaran ilmu; iii) pengembangan kerjasama dibidang produksi pertanian dan peternakan di daerah Toshka; iv) joint venture revitalisasi pabrik gula di Indonesia, produksi dan industri pupuk, palm oil refinery berikut produknya; v) eksportasi produk sampingan industri gula. Sedangkan dari pihak Indonesia juga menggaris bawahi pentingnya merealisasikan sejumlah usulan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya antara lain : peningkatan kerjasama dibidang agribisnis pertanian, kerjasama pembangunan irigasi pertanian, pengembangan produk hortikultura, pengembangan industri pupuk, joint venture dibidang pergulaan, CPO dan perkapasan. Kedua pihak sepakat melaksanakan kerjasama disektor peternakan yang ditandai dengan ditandatanganinya MoU on Veterinary Services and Quarantine Cooperation oleh Dirjen ASPASAF Departemen Luar Negeri sebagai Ketua Delri pada tingkat SOM) dan Dirjen Peternakan Mesir.

Untuk kerjasama teknik disepakati akan diadakan pertukaran tenaga ahli; program pelatihan; teknologi dan trainees di bidang pertanian.

15. Kerjasama RI – dengan Negara Timteng

Pertemuan Informal Menteri Pertanian RI dengan Duta Besar Kawasan Timur Tengah / 29 Juli 2005

Pertemuan yang berlangsung di Perkebunan Teh milik PT. Perkebunan Nusantara VIII di hadiri perwakilan dari 12 negara Timur Tengah dan sejumlah pejabat dari berbagai instansi Pemerintah seperti Dep. Perdagangan, Dep. Keuangan, Dep. Luar Negeri, Dep. Kehutanan, Dep. Kelautan dan Perikanan, Bappenas, BKPM, Meneg BUMN, Perbankan dan  beberapa pengusaha swasta.

Pertemuan tersebut juga dimaksudkan untuk mempromosikan potensi industri teh yang dimiliki PT. Perkebunan Nusantara VIII yang pada bulan Mei juga turut sebagai delegasi pada kunjungan kerja Menteri Pertanian ke Timur Tengah.

16. Kerjasama RI – Yaman

Sidang ke-1  Komisi Bersama Indonesia – Yaman,

Yogyakarta 8-10 Agustus 2005

Pada Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi (Senior Official Meeting-SOM) antara kedua negara, dilaksanakan pada tanggal 8-9 Agustus 2005. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Dep. Luar Negeri RI dan Delegasi Yaman dipimpin oleh Wakil Menteri Kerjasama Internasional, Kementrian Perencanaan dan Kerjasama Internasional Republik Yaman. Delegasi dari Departemen Pertanian diwakili oleh Sekretaris Jenderal Dep. Pertanian dan Kepala Bagian Bilateral, Biro KLN.

Di Pertemuan Tingkat SOM tersebut dibahas isu-isu untuk mempromosikan hubungan bilateral di bidang ekonomi antara lain Perdagangan; Investasi; Industri; Perminyakan; Bank Sentral dan Kelautan dan Perikanan.

Sedangkan untuk bidang sosial, kebudayaan dan IPTEK antara lain : Komunikasi; Pendidikan; Agama; Tenaga Kerja; Budaya dan Pariwisata; Transportasi Udara; Transportasi Darat; Transportasi Laut; Karsipan; Lingkungan Hidup; Pemberdayaan Perempuan dan Pelatihan Kejuruan.

Dalam Sidang Komisi Bersama ke-1 Tingkat Menteri yang berlangsung pada tanggal 10 Agustus 2005, Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Luar Negeri RI dan Delegasi Yaman dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Yaman.

Pada pertemuan tersebut di tandatangani enam nota kesepakatan yaitu di bidang Kesehatan; Kerjasama mengenai HAM; Kerjasama Promosi Perdagangan antara BPEN dengan YESC (Yemen Export Supreme Council); Kerjasama di Bidang Pertanian; Kerjasama Zona Bebas (Free Zone) antara Otorita Batam dengan Aden Free Zone serta kerjasama antar Kantor Berita (ANTARA-SABA).

Memorandum of Understanding on Agricultural Cooperation antara Indonesia dan Yaman ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Dep. Pertanian RI dan Deputy Minister for International Cooperation, Ministry of Planning and International Cooperation. Kerjasama ini mencakup bidang Hortikultura, Tanaman Pangan, Peternakan, Agribisnis, Agro-industry dan lainnya.

17. Kerjasama RI – PNG

Melalui kerjasama Tripartite Indonesia – PNG – Jepang, pada tanggal 27 Oktober 2003 – 24 Januari 2004 telah dikirimkan expert dari Indonesia Ir. Jajat Ruchyat expert dibidang Rice Cultivation untuk kegiatan Promotion of Smallholder Rice Production Development, dan telah dilaksanakan dengan baik, dan untuk saat ini telah disetujui untuk perpanjangan masa tugas expert tersebut.